Mualem Mengakui Dirinya Tidak Ketahui Surat ke 2 Lembaga PBB. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengakui tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana kepada dua lembaga internasional pada 16 Desember 2025. Surat tersebut ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengakuan ini muncul di tengah polemik penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh yang telah menimbulkan korban besar. Mualem menegaskan bahwa surat itu bukan ditujukan langsung ke PBB, melainkan kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dan ia sendiri tidak terlibat dalam penyusunannya. BERITA BASKET
Latar Belakang Surat Permintaan Bantuan: Mualem Mengakui Dirinya Tidak Ketahui Surat ke 2 Lembaga PBB
Surat permintaan bantuan ini dikirim oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur luas, ribuan pengungsi, dan korban jiwa yang signifikan. Pemprov Aceh memilih UNDP dan UNICEF karena keduanya memiliki pengalaman panjang dalam rehabilitasi, terutama pasca-tsunami 2004. Surat tersebut diterima kedua lembaga pada 14 Desember, dan saat ini sedang ditelaah untuk menentukan bentuk dukungan yang sesuai. Awalnya, narasi yang beredar menyebut surat ini langsung ke PBB, yang memicu persepsi bahwa Aceh melangkahi pemerintah pusat. Namun, klarifikasi menyatakan bahwa surat ditujukan ke perwakilan lembaga di Indonesia, bukan ke markas besar di luar negeri.
Pengakuan Mualem dan Klarifikasi Jubir: Mualem Mengakui Dirinya Tidak Ketahui Surat ke 2 Lembaga PBB
Mualem secara tegas menyatakan “saya tidak tahu apa-apa” terkait surat tersebut saat dikonfirmasi wartawan usai acara di Banda Aceh. Ia menjelaskan bahwa surat bukan ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang beroperasi di Aceh. “Bukan ke PBB tapi LSM yang ada di Aceh,” katanya. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA langsung memberikan penjelasan bahwa terjadi kesalahpahaman publik. Menurutnya, surat ditujukan ke lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki afiliasi internasional, termasuk UNDP dan UNICEF yang sudah punya program di Aceh. MTA menekankan bahwa ini bukan upaya melangkahi presiden, melainkan koordinasi dengan mitra strategis untuk percepat pemulihan. Pengakuan Mualem ini menunjukkan adanya komunikasi internal yang mungkin belum sepenuhnya sinkron.
Polemik dan Respons dari Pihak Terkait
Polemik ini muncul karena narasi awal yang seolah Aceh meminta bantuan langsung ke PBB, di tengah pernyataan pemerintah pusat yang menolak bantuan asing secara umum. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat tersebut lebih lanjut. Sementara itu, kedua lembaga merespons positif dengan menelaah permintaan untuk dukungan pemulihan dini. Polemik ini juga soroti pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat dalam penanganan bencana nasional. Beberapa pihak melihat ini sebagai upaya Aceh maksimalkan sumber daya available, mengingat pengalaman positif sebelumnya dengan lembaga serupa. Namun, klarifikasi dari Mualem dan jubir diharapkan redam pro-kontra yang sempat muncul di publik.
Kesimpulan
Pengakuan Mualem bahwa ia tidak mengetahui surat ke dua lembaga PBB jadi penjelasan penting di tengah polemik penanganan bencana Aceh. Dengan klarifikasi bahwa surat ditujukan ke perwakilan lembaga di Indonesia dan bukan langsung ke PBB, situasi ini tampak sebagai kesalahpahaman yang bisa diselesaikan. Fokus tetap pada percepatan pemulihan bagi korban bencana, dengan harapan koordinasi lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat. Kasus ini ingatkan bahwa komunikasi transparan krusial dalam situasi krisis. Aceh, dengan sejarah bencana besar, butuh dukungan optimal dari semua pihak untuk bangkit lebih kuat. Ke depan, langkah serupa diharapkan lebih terkoordinasi agar tak timbul persepsi salah lagi.