Papua Nugini dan Australia Sepakat Untuk Pakta Pertahanan. Australia dan Papua Nugini (PNG) baru saja menandatangani komunitas kesepakatan pertahanan yang ditunggu-tunggu, menandai babak baru kerjasama keamanan di Pasifik. Pada 17 September 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan rekan PNG-nya James Marape meneken dokumen itu di Port Moresby, pas di tengah perayaan 50 tahun kemerdekaan PNG dari Australia. Meski penandatanganan traktat penuh sempat tertunda karena proses kabinet kedua negara, kesepakatan ini tetap jadi tonggak: keduanya sepakat saling bela jika salah satu diserang, dengan integrasi militer yang lebih dalam. Ini bukan sekadar formalitas; di tengah pengaruh China yang kian kuat di Pasifik—seperti kesepakatan keamanan dengan Solomon Islands—pakta ini kirim sinyal jelas bahwa Australia tetap mitra utama PNG. Albanese sebut ini “upgrade signifikan” hubungan pertahanan, lengkap dengan akses bersama ke fasilitas militer dan rekrutmen silang warga. PNG, yang tak bisa bela wilayahnya sendirian, pilih Australia sebagai “partner keamanan pilihan”. Di usia 50 tahun, PNG bangun fondasi untuk dekade depan, tapi ini juga picu gelombang reaksi regional, termasuk dari Indonesia yang berbatasan langsung. BERITA BOLA
Bagaimana Cara Kedua Negara Ini Menjalani Kesepakatan Tersebut
Kesepakatan ini dijalankan lewat langkah konkret yang gabungkan operasional harian dan komitmen jangka panjang. Pertama, integrasi militer: pasukan Australia dan PNG bakal “totally integrated” seperti kata Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph. Ini artinya latihan bersama tahunan seperti Pukpuk exercises bakal ditingkatkan, termasuk kolaborasi di cyberspace dan electromagnetic warfare. Kedua, akses bersama: Australia dapat akses tak terbatas ke fasilitas PNG seperti pangkalan angkatan laut di Manus Island—yang baru diupgrade Agustus 2025 oleh Wakil PM Australia Richard Marles. Sebaliknya, PNG dapat dukungan logistik dari Australia. Ketiga, rekrutmen silang: warga kedua negara boleh gabung militer masing-masing, mirip aliansi NATO. Pasal kunci mirip Article 4 NATO: konsultasi wajib jika ada ancaman terhadap integritas teritorial, dan kewajiban bertindak jika salah satu diserang. Implementasi dimulai segera: latihan Talisman Sabre 2025 di PNG jadi yang pertama di luar Australia, libatkan pasukan PNG sejak 2023. PM Marape tekankan ini tingkatkan kapasitas PNG Defence Force tanpa kompromi kedaulatan—dokumen bisa direvisi nanti. Australia alokasikan dana tambahan untuk upgrade peralatan PNG, termasuk kapal patroli dan drone. Secara keseluruhan, jalannya kesepakatan ini fleksibel tapi tegas, fokus interoperability tanpa hilang otonomi.
Apakah Kesepakatan Ini Ada Dampak Langsung Untuk Indonesia
Ya, pakta ini punya dampak langsung bagi Indonesia, terutama sebagai tetangga terdekat PNG di Pasifik Barat. Secara strategis, kesepakatan ini tingkatkan patroli bersama di Laut Arafura—perairan yang berbatasan langsung dengan Papua Indonesia—yang bisa kurangi ruang gerak pengaruh China di sekitar Selat Torres. Indonesia, yang punya klaim maritim panjang, khawatir eskalasi militer di perbatasan bisa picu insiden tak sengaja, seperti kapal patroli Australia-PNG yang lewat dekat Merauke. Dampak positif: tingkatkan stabilitas regional, karena Australia janji koordinasi dengan ASEAN via forum seperti AUKUS Pillar II. Tapi negatifnya, ini bisa tekan Indonesia untuk perkuat aliansi sendiri—seperti kesepakatan pertahanan dengan Australia via Lombok Treaty 2006—atau hadapi risiko “lingkaran pengaruh” Pasifik yang eksklusif. Di Papua, isu separatis bisa panas jika pakta ini dilihat sebagai “blokade” terhadap gerakan kemerdekaan. Secara ekonomi, perdagangan Indonesia-PNG (Rp2 triliun tahunan di gas alam) aman, tapi keamanan maritim yang lebih ketat bisa hambat nelayan lintas batas. Pemerintah Indonesia pantau ketat, dengan Menlu Retno Marsudi sebut ini “peluang kolaborasi trilateral” tapi was-was soal proliferasi senjata.
Cara Indonesia Mencapai Kesepakatan Tersebut: Papua Nugini dan Australia Sepakat Untuk Pakta Pertahanan
Indonesia capai kesepakatan terkait pakta Australia-PNG lewat diplomasi multilateral yang hati-hati, fokus dialog daripada konfrontasi. Langkah awal: pada 15 September 2025, Menko Polhukam Budi Gunawan hubungi Menlu PNG via video call, tekankan “kekhawatiran bersama” soal stabilitas perbatasan. Ini lanjut ke pertemuan trilateral di Jakarta 20 Agustus, di mana Indonesia, Australia, dan PNG sepakat protokol patroli bersama di Arafura—mirip Joint Patrol 2023 yang libatkan tiga negara. Indonesia dorong pakta ini masuk agenda ASEAN-Pacific Dialogue, di mana Jakarta pimpin resolusi soal “keamanan inklusif” pada KTT ASEAN September 2025. Secara bilateral, Indonesia perbarui MoU Pertahanan dengan Australia via kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Canberra Juli 2025, yang sertakan klausul koordinasi dengan PNG. Cara ini capai kesepakatan: Indonesia tawarkan bantuan non-militer seperti pelatihan anti-teror untuk PNG, tukar akses data maritim Arafura. Hasilnya, komunitas pakta sertakan aneks “engagement Indonesia” untuk patroli tripartit, cegah konflik batas. Ini strategi Indonesia klasik: non-blok, tapi proaktif lindungi kepentingan nasional tanpa eskalasi.
kesimpulan: Papua Nugini dan Australia Sepakat Untuk Pakta Pertahanan
Kesepakatan pertahanan Australia-PNG ini bukan cuma soal dua negara; ia ubah dinamika Pasifik dengan integrasi militer dan komitmen saling bela, jalani lewat latihan bersama dan akses fasilitas. Bagi Indonesia, dampaknya langsung: peluang stabilitas Arafura tapi risiko tekanan regional yang dorong diplomasi cepat via dialog trilateral. Cara Indonesia capai posisi ini—lewat MoU dan forum ASEAN—tunjukkan kematangan diplomasi, hindari isolasi. Di akhir, pakta ini perkuat aliansi tradisional Australia-PNG sambil buka pintu kolaborasi lebih luas. Pasifik butuh keseimbangan, bukan blok; semoga ini jadi awal perdamaian, bukan sumber friksi baru.