Trump Cabut Hak Perlindungan Imigran Myanmar di AS. Pada 24 November 2025, pemerintahan Amerika Serikat mengumumkan pembatalan Status Perlindungan Sementara untuk warga Myanmar, memengaruhi sekitar 4.000 imigran yang telah tinggal di negara itu sejak kudeta militer 2021. Keputusan ini, yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, menyatakan bahwa kondisi di Myanmar “tidak lagi memenuhi syarat” untuk program tersebut, meskipun negara itu masih dilanda perang sipil dan represi militer. TPS, yang diberikan pada Mei 2021 oleh pemerintahan sebelumnya dan diperpanjang dua kali hingga November 2025, memberikan perlindungan deportasi dan izin kerja sementara bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan. Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian pembatalan TPS untuk sembilan negara sejak awal tahun, termasuk Somalia yang baru saja diumumkan. Reaksi dari kelompok hak asasi manusia langsung muncul, memperingatkan risiko kembalinya ke junta militer yang mengeksekusi disiden. Insiden ini menambah ketegangan di komunitas imigran Myanmar, terutama di Minnesota, di mana etnis Karen rentan terdampak. INFO CASINO
Latar Belakang TPS untuk Myanmar: Trump Cabut Hak Perlindungan Imigran Myanmar di AS
Program TPS diciptakan oleh Kongres Amerika pada 1990 untuk melindungi warga negara asing dari krisis sementara seperti perang atau bencana alam, memungkinkan mereka tinggal dan bekerja secara legal hingga kondisi membaik. Bagi Myanmar, penunjukan dimulai pada Mei 2021 setelah kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil, memicu perlawanan bersenjata dan pengungsian massal. Pemerintahan Biden memperpanjangnya pada September 2022 dan Maret 2024, dengan alasan konflik berkelanjutan yang membuat kembalinya tidak aman. Hingga Oktober 2025, sekitar 3.670 orang telah disetujui, termasuk keluarga yang tiba sebelum atau setelah kudeta. Banyak dari mereka bekerja di sektor pertanian, manufaktur, dan layanan, berkontribusi pada ekonomi lokal. Namun, pemerintahan Trump melihat TPS sebagai program yang dieksploitasi, mendorong imigrasi ilegal, dan terlalu lama diperpanjang. Keputusan ini datang di tengah larangan perjalanan yang menambahkan Myanmar ke daftar negara berisiko sejak Juni 2025, bersama Afghanistan dan lainnya.
Alasan Resmi dan Kritik: Trump Cabut Hak Perlindungan Imigran Myanmar di AS
Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan pembatalan karena “perbaikan” di Myanmar, seperti negosiasi gencatan senjata dengan kelompok etnis yang dimediasi China dan pemilu yang disebut “langkah maju” oleh junta. Mereka mengklaim stabilitas pemerintahan meningkat, meskipun Departemen Luar Negeri tetap memperingatkan warga Amerika untuk tidak bepergian ke sana karena konflik bersenjata dan penahanan sewenang-wenang. Kritik tajam datang dari Human Rights Watch, yang menyebut alasan itu “palsu dan menyesatkan,” mengingat junta terus melakukan penangkapan massal, pembunuhan, dan serangan udara terhadap warga sipil. Kampanye dari Komite Pengungsi dan Imigran Amerika serta puluhan organisasi hak asasi gagal mencegahnya, dengan argumen bahwa kembalinya berisiko nyawa. Pakar hukum mempertanyakan wewenang presiden untuk membatalkan TPS secara sepihak, terutama setelah perpanjangan sebelumnya, dan memprediksi gugatan di pengadilan yang bisa menunda pelaksanaan.
Dampak pada Imigran dan Komunitas
Pembatalan ini berlaku mulai 26 Januari 2026, memberikan masa transisi 60 hari bagi penerima TPS untuk mengajukan perpanjangan sementara atau status lain, meskipun peluangnya tipis di tengah kebijakan imigrasi ketat. Bagi sekitar 4.000 warga Myanmar—banyak dari etnis Karen yang melarikan diri dari genosida—ini berarti ancaman deportasi, kehilangan pekerjaan, dan pemisahan keluarga. Di Minnesota, komunitas Karen yang besar menghadapi ketakutan baru, dengan pemimpin lokal mengorganisir bantuan darurat seperti konsultasi hukum dan dukungan psikologis. Secara ekonomi, imigran ini sering mengisi pekerjaan rendah yang sulit digantikan, dan deportasi massal bisa membebani sumber daya bandara serta biaya repatriasi. Kelompok advokasi memperkirakan peningkatan permohonan suaka, tapi prosesnya panjang dan tidak menjamin. Kisah pribadi mulai bermunculan, seperti keluarga yang telah membangun hidup baru di Amerika selama empat tahun, kini menghadapi mimpi buruk kembalinya ke zona perang.
Kesimpulan
Pembatalan TPS untuk warga Myanmar pada 24 November 2025 mencerminkan prioritas pemerintahan Trump dalam membatasi program kemanusiaan, meskipun kondisi di Myanmar tetap berbahaya dengan perang sipil yang tak kunjung usai. Langkah ini, yang memengaruhi ribuan nyawa, memicu perdebatan soal keseimbangan antara keamanan nasional dan hak pengungsi, dengan potensi tantangan hukum yang bisa mengubah nasibnya. Ke depan, komunitas internasional dan organisasi hak asasi diharapkan mendorong mediasi, sementara imigran Myanmar membutuhkan dukungan segera untuk navigasi ketidakpastian. Pada akhirnya, keputusan ini mengingatkan bahwa di balik kebijakan, ada cerita manusia yang layak dilindungi, agar Amerika tetap menjadi mercusuar harapan bagi yang melarikan diri dari kekacauan.