China Memecat 2 Jendral Dalam Operasi Antikorupsi. Pada 17 Oktober 2025, pemerintah China mengumumkan pemecatan dua jenderal senior dari Partai Komunis dan angkatan bersenjata. Langkah tegas ini menjadi bagian dari kampanye anti-korupsi yang terus digulirkan, menargetkan elite militer yang dianggap merusak integritas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Jenderal He Weidong, yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) atau nomor dua di struktur komando tertinggi, menjadi salah satu tokoh utama yang terkena dampak. Bersama dengannya, jenderal lain bernama Miao Hua juga diberhentikan atas tuduhan korupsi serius, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap. Pengumuman ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan, menekankan komitmen Beijing untuk membersihkan korupsi dari dalam barisan militer. Kejadian ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan sinyal kuat bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, bahkan di kalangan petinggi pertahanan negara terbesar kedua di dunia. BERITA BASKET
Latar Belakang Kampanye Anti-Korupsi di Militer China: China Memecat 2 Jendral Dalam Operasi Antikorupsi
Kampanye anti-korupsi di China bukan hal baru, tapi gelombang terbaru ini terasa lebih ganas, terutama di sektor militer. Sejak 2012, pemimpin negara telah menargetkan ribuan pejabat korup, dengan fokus awal pada birokrasi sipil. Namun, sejak 2023, sorotan bergeser ke PLA, di mana korupsi dianggap mengancam kesiapan tempur dan loyalitas pasukan. Hingga kini, setidaknya 11 jenderal dan puluhan perwira senior telah jatuh, termasuk mantan menteri pertahanan yang dipecat dua tahun lalu atas kasus serupa. Pemecatan He dan Miao Hua kali ini melibatkan sembilan pejabat militer secara total, menunjukkan skala investigasi yang luas.
Alasan di balik intensitas ini sederhana: korupsi di militer bisa melemahkan kemampuan China menghadapi ancaman eksternal, seperti ketegangan di Laut China Selatan atau perbatasan dengan India. Investigasi menemukan pola umum, seperti penggelapan dana pengadaan senjata dan nepotisme dalam promosi jabatan. He Weidong, misalnya, dituduh terlibat dalam jaringan suap yang melibatkan kontraktor pertahanan, sementara Miao Hua menghadapi dakwaan atas pelanggaran etika dalam pengelolaan sumber daya politik militer. Langkah ini sejalan dengan arahan strategis untuk membangun PLA yang “korupsi-bebas” menjelang target modernisasi 2035, di mana anggaran pertahanan mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya.
Profil dan Kasus yang Melibatkan Kedua Jenderal: China Memecat 2 Jendral Dalam Operasi Antikorupsi
He Weidong bukan nama sembarangan di hierarki militer China. Lahir pada 1957, ia naik pangkat melalui pengalaman tempur di perbatasan Tibet dan promosi cepat menjadi anggota CMC pada 2022. Sebagai wakil ketua, He bertanggung jawab atas operasi harian PLA, termasuk pelatihan pasukan dan pengembangan teknologi perang. Tuduhan terhadapnya mencakup penerimaan hadiah mewah dari mitra bisnis dan manipulasi tender proyek rudal, yang konon merugikan negara miliaran yuan. Meski detailnya dirahasiakan, pengumuman resmi menyebut pelanggarannya “sangat serius” dan “merusak citra partai”.
Sementara itu, Miao Hua, berusia 66 tahun, menjabat sebagai direktur Departemen Kerja Politik CMC, peran yang krusial untuk menjaga ideologi partai di kalangan tentara. Kariernya mencakup peran di angkatan laut sebelum pindah ke posisi pusat. Kasusnya lebih berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan dalam promosi bawahan, di mana ia diduga memihak keluarga dan sekutu dekat. Bersama He, Miao menjadi korban investigasi gabungan antara Komisi Disiplin Pusat Partai dan otoritas militer, yang dimulai sejak awal 2025. Kedua jenderal ini kini menghadapi proses hukum pidana, dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup atau lebih buruk, mengingat preseden kasus sebelumnya.
Dampak Pemecatan terhadap Struktur Militer dan Politik
Pemecatan ini langsung mengguncang struktur komando PLA. Dengan kehilangan wakil ketua CMC, rantai perintah sementara dialihkan ke figur lain, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan sementara di markas besar Beijing. Analisis awal menunjukkan bahwa ini bukan hanya pembersihan korupsi, tapi juga penguatan loyalitas terhadap kepemimpinan pusat. Beberapa pengamat melihatnya sebagai langkah pra-kongres partai mendatang, di mana restrukturisasi elite menjadi kunci untuk mempertahankan kendali.
Secara lebih luas, dampaknya merembet ke keamanan nasional. Pengadaan senjata, yang sudah terhambat oleh skandal sebelumnya, kini memerlukan audit ulang, berpotensi menunda program modernisasi kapal induk atau jet tempur. Di arena internasional, langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal internal China yang stabil, tapi juga memicu spekulasi di kalangan sekutu regional tentang kerentanan PLA. Bagi masyarakat China, berita ini memperkuat narasi anti-korupsi yang populer, meski ada kekhawatiran bahwa purge ini bisa menekan inisiatif di kalangan perwira muda yang takut salah langkah.
Kesimpulan
Pemecatan dua jenderal senior ini menegaskan bahwa kampanye anti-korupsi China tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tantangan global yang kompleks. Dengan He Weidong dan Miao Hua sebagai contoh terbaru, Beijing mengirim pesan tegas: integritas militer adalah fondasi kekuatan nasional. Meski menyisakan lubang di pucuk pimpinan, langkah ini berpotensi memperkuat PLA jangka panjang dengan menanamkan disiplin yang lebih ketat. Ke depan, investigasi serupa kemungkinan akan terus bergulir, memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi racun bagi ambisi besar negara ini. Di saat ketegangan geopolitik meningkat, China tampaknya memilih jalan membersihkan rumah sendiri terlebih dahulu, sebuah strategi yang bijak tapi menuntut ketabahan luar biasa.