Menteri HAM Puas Dengan Kinerja Dari KemenHAM RI. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kepuasan mendalam terhadap kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama satu tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan pada acara kaleidoskop kinerja 2025 di Jakarta pada 5 Januari 2026. Meski kementerian baru berusia sekitar 15 bulan sejak dibentuk pada Oktober 2024, capaiannya dinilai luar biasa, termasuk peningkatan kepercayaan publik dan pengakuan internasional. TIPS MASAK
Peningkatan Kepercayaan Publik yang Signifikan: Menteri HAM Puas Dengan Kinerja Dari KemenHAM RI
Salah satu indikator utama yang membuat Pigai puas adalah melonjaknya jumlah pengaduan masyarakat dari sekitar 70 laporan menjadi lebih dari 1.300 sepanjang 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengenal dan mempercayai kementerian sebagai lembaga penanganan hak asasi manusia. Banyak pegawai bahkan rela bekerja hingga larut malam atau menginap di kantor untuk menyelesaikan tugas. Dedikasi ini memperkuat tata kelola dan organisasi internal, membuat kementerian semakin matang meski masih baru.
Capaian Indeks HAM dan Pengakuan Internasional: Menteri HAM Puas Dengan Kinerja Dari KemenHAM RI
Indeks hak asasi manusia nasional pada 2025 mencapai skor 63,20, dengan pencapaian tertinggi pada hak atas pangan dan kebebasan berekspresi. Puncak prestasi adalah terpilihnya Indonesia sebagai nominasi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026, yang akan ditetapkan pada 8 Januari mendatang. Pigai menekankan bahwa keberhasilan ini hasil kerja keras seluruh jajaran, termasuk negosiasi diplomatik intensif. Wakil Menteri juga mengapresiasi capaian signifikan di berbagai direktorat, meski ada catatan perbaikan untuk sumber daya manusia di tahun mendatang.
Dedikasi Jajaran dan Rencana Ke Depan
Pigai memuji semangat kerja tim yang solid, di mana pegawai bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih. Hal ini tercermin dari pemberitaan media yang positif terhadap hasil kinerja kementerian. Untuk 2026, fokus tetap pada program andalan seperti desa sadar HAM dan penguatan instrumen pengaduan. Persiapan anggaran serta penugasan staf ke markas Dewan HAM PBB juga sedang dilakukan untuk mendukung kepemimpinan Indonesia di tingkat global.
Kesimpulan
Natalius Pigai benar-benar puas dengan kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia di awal 2026, didukung data peningkatan pengaduan, indeks HAM yang membaik, dan prestasi internasional. Meski kementerian masih muda, dedikasi jajaran telah membawa dampak nyata bagi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Capaian ini menjadi fondasi kuat untuk program mendatang, sekaligus bukti bahwa kerja keras membuahkan pengakuan luas dari masyarakat hingga dunia internasional. Ke depan, kementerian diharapkan terus konsisten dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga.